 |
| Koridor Jalan Dr.Rajiman. (Nino Sativara) |
"Ketika harga minyak dunia horeg, sepeda selalu jadi sorotan alternatif kendaraan yang efisien. Sementara atau sementahun?"
Kacamata Pakdhe Muji turun sepersekian centi ke atas hidung setelah membaca surat kabar lokal. Sambil menyalakan rokok, kata-kata mulai berucap. "Pemerintah terapkan WFH dan satu hari wajib bike to work di instansi. Kebijakan kok mung dat-nyeng thok!," gerutu boomer itu.
Asap rokok kretek buatan Kudus segera mengepul memenuhi selasar taman kota. Pakdhe Muji, manusia yang telah mengalami asam garam sejak orde lama itu kemudian menyoal sepeda. "Lha kalau mau efisien, pegawe negoro sejak jaman pakdhe dulu ya wis ngonthel bro!," ujar dia.
Masalahnya efisiensi pada jaman itu lebih karena isi dompet PNS yang masih miris. Walau irit BBM, tapi beras bisa cepat habis atau bahkan diganti bulgur.
Persoalan efisiensi belakangan ini menjadi keyword yang ramai diperbincangkan dan menyita perhatian. Selain karena APBN sedang engap, pemerintah mengajak masyarakat juga ikut ngirit sembari memulihkan ekonomi.
Kabupaten Bojonegoro misalnya, seperti tertuang dalam laman resminya mulai menerapkan kebijakan gowes ke kantor bagi instansi pemda. Para pegawe republik yang rumahnya berada di bawah 7 kilometer diwajibkan bersepeda ke kantor. Sedangkan mereka yang berjarak lebih dari itu harus menggunakan transportasi umum.
Kebijakan ini tidak hanya terjadi di Bojonegoro, daerah lain seperti Pemprov Jawa Tengah, Pemda Malang, Pemda Probolinggo, hingga instansi pusat di DK Jakarta turut menerapkan skema serupa.
Walikota Solo, Respati Ardi beberapa waktu lalu pada Jumat (10/4/2026) mengutip liputan Kompas.com juga mengawali gerakan bike to work dengan gowes ke komplek balaikota. Menurutnya para pegawai negara ia imbau untuk ikut dalam gerakan efisiensi ini. "Untuk di Solo ini sifatnya imbauan, bukan perintah atau paksaan," ujar dia.
Meski harga sepeda terbilang masih stabil (kecuali Federal yang sudah hangus digoreng sejak awal tahun karena budaya sepeda kalcer) gerakan yang nampak heroik ini dirasa cuma sementara. "Ya nek mung sebentar itu nggak ada dampaknya," sambut lagi Pakdhe Muji.
Obrolan di Taman Ngesus pagi itu seketika terhenti ketika kawan dari balaikota menyambut hadir. Menurutnya bersepeda ke kantor itu sifatnya harus sukarela, alias panggilan pribadi.
"Ya nek cuma perintah atasan semua bakal taat. Pertanyaannya sekarang awet apa nggak? yang sulit sekarang itu bukan cuma sepedaan ke kantor, tapi kesadarannya," ungkap Fajar.
Senior yang juga ASN Kemenag ini merasa efisiensi tidak serta merta lahir dari kebijakan yang mendadak. Ia menyebut jika habit baru di pemerintahan sering kali tidak bertahan lama.
Di sisi lain, pemerintah pusat yang menggembar-gemborkan efisiensi malah semakin boros dengan gemuknya kabinet. Belum lagi soal anggaran BGN yang pengadaannya luar biasa itu.
Pada akhirnya kebijakan bike to work ini hanya siasat. Sehingga walau bertujuan baik di luar, tampaknya ini tidak banyak membantu. "Ya MBG kudu prei. Titik!," kata Pakdhe Muji.
Pensiunan PNS itu kemudian menyeruput kopi, berjalan menjauh dan meninggalkan kata sederhana: "Kebijakan hao-hao thok wi," tutup dia.